Kenapa Pelaku Porstitusi Tidak Bisa Dihukum?

Kasus Vanessa Angel (V.A.) yang heboh akhir-akhir ini banyak membuat orang-orang berkometar macam. Berita tersebar baik media sosial dan media massa tenatang porstitusi online. Yang memang femonena nya mirip gunung es di negara kita.

Seperti dilansir dari cnnindonesia.com , link nya bisa Anda dapatkan di sini:

Artis Vanessa Angel ditangkap Direktorat Reserse Kriminal Khusus Kepolisian Daerah Jawa Timur (Ditreskrimsus Polda Jatim) pada 5 Januari lalu. Vanessa ditangkap dalam dugaan kasus prostitusi online. Ia diringkus polisi pada saat melayani pelanggannya di sebuah hotel di Surabaya. 

Tak hanya Vanessa Angel, model dewasa Avriella Shaqqila juga diciduk Ditreskrimsus Polda Jatim. Menurut Ditreskrimsus Polda Jatim, mantan kekasih cucu Presiden Soekarno ini diduga dipatok tarif Rp 80 juta sedangkan AS Rp 25 juta.

Sebagian orang berkomentar dan bertanya-tanya hukuman penjara apa yang akan ditimpakan pada dia ?

Jawabannya: Vanessa Angel tidak akan dihukum karena porstitusi.

APA?! Kenapa bisa?

Ya jelas bisa, sebab porstitusi di Indonesia tidak memiliki dasar hukum, atau dalam bahasa hukumnya: tidak ada sumber Hukum Positif yang bisa menjerat pelaku PSK. Bahkan KUHP pun tidak bisa.

Teorinya begitu.

Kita jangan bicara dulu soal moral, agama dan sanksi sosial. Pada kenyataannya yang paling berlaku di negara ini ya Hukum Negara yang mengacu pada KUHP.

Untuk memudahkan pengertiannya, saya akan menceritakan suatu kisah berdasarkan pengalaman saya dalam mendampingi urusan hukum.

Saya pernah mendapati kasus ada seorang Bapak yang menganiaya seorang pemuda karena pemuda ini menghamili anak perempuannya. Yang terjadi kemudian justru si Bapak yang masuk penjara karena kasus penganiayaan, sementara si pemuda–yang kebetulan anak seorang Dirjen di sebuah instansi negara bebas.

Miris memang, kalau kita bisa berempati pada si Bapak. Tapi memang si pemuda tidak bisa dihukum karena dia meniduri anak gadis si Bapak. Dilaporkan polisi masih bisa tapi polisi juga, secara teori akan kebingungan, pasal apa yang akan digunakan untuk menjerat?

Jika dibilang penculikan dan pemerkosaan , pasal ini lemah sebab si Pemuda gampang membuktikan bahwa si gadis sukarela pergi dan secara sukarela juga berhubungan.

BACA JUGA:  CATATAN KECIL FILOSOFIS

Menggunakan Pasal Perdagangan Anak juga tidak bisa sebab si gadis sudah berusia 19 tahun. Menurut UU Perlindungan anak,

Paling yang bisa dipakai adalah Pasal Perzinahan. Tapi celah hukum Pasal Perzinahan sangat lebar. Seperti dilansir dari situs Hukumonline, pertama perzinahan adalah delik aduan, yang kedua itu hanya bisa dijerat hukum apabila pelaku berusia dibawah 18 tahun.

Kembali ke kasus VA, dalam hal ini kaitannya VA sebagai PSK, dan secara hukum positif PSK tidak bisa dijerat dengan KUHP.

Untuk gampangnya silahkan lihat artikel yang saya baca di Hukumonline, linknya di sini.

Ulasan Lengkap

 
Kami asumsikan yang Anda maksud dengan pembeli seks adalah pengguna Penjaja Seks Komersial (“PSK”). Kami juga mengasumsikan bahwa PSK tersebut sudah dewasa.
 
Di dalam ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (“KUHP”), tidak ada pasal yang dapat digunakan untuk menjerat pengguna PSK maupun PSK itu sendiri. Ketentuan KUHP hanya dapat digunakan untuk menjerat penyedia PSK/germo/muncikari berdasarkan ketentuan Pasal 296 jo. Pasal 506 KUHP:
 
Pasal 296
Barang siapa yang mata pencahariannya atau kebiasaannya yaitu dengan sengaja mengadakan atau memudahkan perbuatan cabul dengan orang lain diancam dengan pidana penjara paling lama satu tahun empat bulan atau pidana denda paling banyak lima belas ribu rupiah.[1]
 
R. Soesilo dalam bukunya Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal (hal. 217) menjelaskan bahwa pasal ini gunanya untuk memberantas orang-orang yang mengadakan bordil atau tempat-tempat pelacuran. Supaya dapat dihukum harus dibuktikan bahwa perbuatan itu menjadi pencahariannya atau kebiasaannya.
 
Pasal 506
Barang siapa sebagai muncikari (souteneur) mengambil  keuntungan dari pelacuran perempuan, diancam dengan pidana kurungan paling lama satu tahun.
 
Soesilo (hal. 327) menjelaskan bahwa muncikari adalah makelar cabul, yakni seorang laki-laki yang hidupnya seolah-olah dibiayai oleh pelacur yang tinggal bersama-sama dengan dia yang dalam pelacuran menolong, mencarikan langganan-lagganan dari mana ia mendapat bagiannya.
 
Lantas, apakah para pengguna PSK tidak bisa dijerat hukum? Walaupun tidak ada ketentuan khusus mengatur tentang pengguna jasa PSK dalam KUHP, tetapi jika pelanggan PSK tersebut telah mempunyai pasangan resmi (atas dasar pernikahan), dan kemudian pasangannya tersebut mengadukan perbuatan pasangannya yang memakai jasa PSK, maka orang yang memakai jasa PSK tersebut dapat dijerat dengan pasal Perzinahan yang diatur dalam Pasal 284 KUHP.
 
Mengenai pasal ini, R. Soesilo dalam bukunya Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal (hal. 209), menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan zinah adalah persetubuhan yang dilakukan oleh laki-laki atau perempuan yang telah kawin dengan perempuan atau laki-laki yang bukan isteri atau suaminya. Supaya masuk pasal ini, maka persetubuhan itu harus dilakukan dengan suka sama suka, tidak boleh ada paksaan dari salah satu pihak. Penjelasan lebih lanjut mengenai perzinahan dapat Anda simak dalam artikel Persoalan Kawin Siri dan Perzinahan.
 
Meski demikian, di beberapa peraturan daerah ada sanksi pidana bagi pengguna PSK. Sebagai contoh adalah Pasal 42 ayat (2) Peraturan Daerah Propinsi DKI Jakarta Nomor 8 Tahun 2007 tentang Ketertiban Umum (“Perda DKI 8/2007”).
 
Pasal 42 ayat (2) Perda DKI 8/2007:
Setiap orang dilarang:
  1. menyuruh, memfasilitasi, membujuk, memaksa orang lain untuk menjadi penjaja seks komersial;
  2. menjadi penjaja seks komersial;
  3. memakai jasa penjaja seks komersial.
 
Orang yang melanggar ketentuan ini dikenakan ancaman pidana kurungan paling singkat 20 hari dan paling lama 90 hari atau denda paling sedikit Rp. 500 ribu dan paling banyak Rp. 30 juta.[2]
 
Jadi, ketentuan KUHP hanya dapat digunakan untuk menjerat germo/muncikari/penyedia PSK. Pasal yang dapat digunakan untuk menjerat pemakai/pengguna PSK diatur dalam peraturan daerah masing-masing.
 
Demikian jawaban dari kami, semoga bermanfaat.
 
Dasar hukum:

 

BACA JUGA:  Djakarta Warehouse Project 2019, 'Reuni 212-nya' Anak2 Duggem

Kembali ke Intisari

Seperti yang Anda baca di atas, peliknya kasus VA terjadi karena hal ini. Secara teori hukum dia tidak bisa dihukum tetapi tekanan opini dari masyarakat akan memberatkan institusi hukum di negara ini apabila dia dilepaskan begitu saja.

Paling banter maka yang dilakukan adalah tarik-ulur pasal. Beberapa pakar Hukum mengatakan VA bisa dijerat dengan UU ITE. Tapi jika ingin melakukan ini maka perlu juga Novum, bukti baru yang mendukung, misalnya akun Instagram atau media sosial lain yang berisi konten bahwa VA nyata-nyata menawarkan jasanya.

Sudah pasti VA akan menghapus duluan semua bukti-bukti itu dan menjerat seseorang dengan ranah hukum yang baru akan membuat gelar perkara justru lebih rumit.

Akhirnya apa? Kemungkinan kasus ini kemungkinan besar akan dibiarkan terombang-ambing, jalan di tempat, menunggu sampai luput dari coverage media dan masyarakat. Istilah kasarnya: “Biarin aja tokh ntar orang-orang lupa sendiri”

Mungkin V.A. memang tetap akan masuk bui, tapi kemungkinan secara formal dia dihukum bukan untuk delik kegiatan porstitusinya, melainkan atas delik aduan lain seperti Perdagangan Manusia dan UU ITE

Sebagian kaum agamis protes, dan bagi mereka yang memiliti jabatan politik yang merasa ada moment dari sini memanfaatkan isu ini untuk mencari peluang politik, dengan mengajukan RUU yang macam-macam, dan tentu kaitannya antara perzinahan dengan agama.

BACA JUGA:  Menjawab Kehebohan Tagar #INAElectionObserverSOS dari Sisi I.T.

Ini jelas terburu-buru. Bukan berarti saya tidak setuju agama dipakai untuk memperbaiki kehidupan masyarakat. Tapi tolonglah dipahami, itu tidak semudah yang dibayangkan.

Kasus VA tidak mampu dijerat dengan KUHP, dan untuk itu diperlukan rancangan KUHP yang baru. Tapi ini jelas membutuhkan Legal Cost yang tidak sedikit.

Tapi sekalipun itu lama, tetap harus dilakukan. Karena sampai detik ini, sumber hukum positif ya hanya itu: KUHP. Tidak bisa saja seenaknya kita memasukkan dalil-dalil agama untuk menghukum perzinahan dan pelaku PSK.

Negara kita ini negara hukum, bukan negara agama. Tolong diingat itu!

Ernest Guevara
Ernest Guevara 
Seorang pemberontak yang santun

Opini Cerdas menjunjung tinggi kebebasan berpendapat dan berbicara. Kami mengundang Anda menjadi Penulis, SIAPAPUN dan DARI PIHAK MANAPUN boleh membagikan opini dan pemikiran secara cerdas dan bertanggung jawab, TANPA SENSOR! Klik di sini




Suka Artike ini? Tolong di-Like dan Share:
RSS
Follow by Email
Facebook0
Google+0
https://opinicerdas.com/2019/04/kenapa-porstitusi-tidak-bisa-dihukum
Twitter20
Instagram20

19 thoughts on “Kenapa Pelaku Porstitusi Tidak Bisa Dihukum?

  1. Pingback: naltrexone

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *