Perang Logika Hukum: Jika selisih suara Hampir 17 juta Terbukti Milik Prabowo, Prabowo Presiden?

Pakar Hukum Tata Negara Feri Amsari mengatakan, jika ingin mengubah hasil pemilu, Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandi harus mampu membuktikan minimal 10 juta dari 85 juta suara Jokowi-Ma’ruf adalah milik mereka.

Angka tersebut, menurut Feri, adalah bilangan minimal yang dibutuhkan paslon nomor urut 02 itu untuk dapat mengubah hasil pemilu dengan memenangkan sengketa di Mahkamah Konstitusi (MK).

“Setidak-tidaknya pihak yang mengajukan permohonan mengubah hasil pemilu ini harus membuktikan 10 juta suara itu merupakan adalah suara haknya,” kata Feri saat dihubungi Kompas.com, Sabtu (25/5/2019).

Perhitungan itu diambil dari kalkulasi perolehan suara pasangan calon presiden dan wakil presiden yang ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) Selasa (21/5/2019).


Berdasarkan hasil rekapitulasi akhir KPU RI yang dituangkan dalam Surat Keputusan Nomor 135/PL/KPU/V/2019 tentang Penetapan Presiden dan Wakil Presiden, DPR RI, DPRD Tahun 2019, Jokowi-Ma’ruf memperoleh 85.607.362 suara (55,50%) dan Prabowo-Sandi memperoleh 68.650.239 suara (44,50%). Itu adalah hasil akhir rekapitulasi KPU RI. Ada selisih suara sebanyak 16.957.123 suara.

Dan kalau sebelumnya pakar hukum tata negara Universitas Andalas , Feri Amsari dan beberapa pakar hukum tata negara lainnya termasuk Prof. DR. Yusril Ihza Mahendra mengatakan bahwa kuasa hukum Pemohon (Pasangan Capres Cawapres Prabowo Subianto-Sandiaga Uno) harus bisa membuktikan sebagian selisih suara atau seluruh selisih suara yang hampir 17.000.000 suara yaitu 16.957.123 suara adalah milik Prabowo. Kalau itu bisa dibuktikan, maka Prabowo Subianto-Sandiaga Uno yang berbalik unggul atas Jokowi.

Intinya buktikan saja selisih suara setengah saja atau seluruh selisih suara, Prabowo Presiden. Saya kira di situ masih ada kekeliruan logika hukum. Harus kita balik logika hukum itu dan harus mengikuti logika hukum yang disusun dalam petitium kuasa hukum 02. Kita ikuti logika hukum mereka yang kacau total dan kita bongkar dengan logika hukum lagi.

Begini dulu ya. Kan kuasa hukum Pemohon (Pasangan Capres-Cawapres 02 Prabowo Subianto-Sandiaga Uno) ini dalam petitum kan tidak meminta hakim Konstitusi menyatakan Pemohon (Pasangan Capres-Cawapres 02 Prabowo Subianto-Sandiaga Uno) memperoleh suara sebanyak sekian puluh persen tapi kuasa hukum 02 malah justru meminta alternatif kepada hakim Konstitusi agar hakim Konstitusi menyatakan memerintahkan Termohon (KPU RI) menyelenggarakan Pemilu Pilpres ulang di seluruh Indonesia. Logika nya dengan minta pemilu Pilpres diulang diseluruh Indonesia berarti logikanya supaya bisa dilakukan pemungutan suara ulang di seluruh TPS di seluruh Indonesia. Nah ini titik fokus baru.

Nah sampai disitu kalau dibangun dengan logika hukum terhadap hasil akhir rekapitulasi KPU RI Prabowo-Sandi yang hanya memperoleh 68.650.239 suara (44,50%). Angka 68.650.239 suara (44,50%) itu, secara hukum tidak diakui oleh kuasa hukum Pemohon (Pasangan Capres-Cawapres 02 Prabowo Subianto-Sandiaga Uno). Itu logika hukum nya karena minta pemilu Pilpres diulang lagi diseluruh Indonesia yang berarti pemungutan suara ulang di seluruh Indonesia karena tak terima tak mengakui secara hukum hasil KPU yakni 02 hanya dapat 44,50% ini kan logika hukumnya jadi nyambung betul.

Kalau dibilang ada Keputusan KPU yang menyatakan demikian bahwa Prabowo dapat 44,50% kok mau dihilangkan itu 44,50% itu hak Prabowo enak sekali anda bilang itu bukan punya Prabowo lagi. Kalau kuasa hukum 02 berdalih , kami mengakui 44,50% itu kami akui. Bagaimana donk?

Logika hukum nya perolehan suara itu sudah ditolak atau tidak diakui secara hukum, karena tak ada angka sekian puluh persen pada petitum ini dulu yang utama yang harus dipahami. Padahal harusnya mutlak ada angka dalam bentuk persen pada petitum itu kalau memang itu diakui setelah ditambah perhitungan yang benar menurut Pemohon.

Dan kedua fatalnya malah minta alternatif ulang pilpres di seluruh Indonesia yang logika nya ini agar dilakukan pemungutan suara ulang diseluruh Indonesia namanya saja pemilu ulang diseluruh Indonesia pasti pemungutan suara ulang lagi diseluruh Indonesia. Berarti benar-benar tidak mengakui atau menolak secara hukum terhadap hasil 44,50% itu.

Konsekuensi nya dan logika hukumnya walaupun itu sifatnya alternatif, tetap saja logika hukumnya , 02 secara hukum sudah tak mengakui hasil dari KPU RI karena minta pemilu Pilpres ulang di seluruh Indonesia. Karena logika hukumnya sederhana, kalau itu diakui yang angka dari KPU sebesar 44,5% itu diakui, tidak minta pemilu pilpres ulang di seluruh Indonesia, karena dia nerima hasil itu (44,5%). Kan begitu logika hukumnya.

Dan di petitum akan ada bunyi kalimat begini kalau dia akui 44,50% yang hasil dari KPU itu: memerintahkan Termohon (KPU RI) menyelenggarakan Pemilu Pilpres ulang di 21 provinsi lannya.

Dan itulah yang ada dalam petitium kalau mereka akui 44,50% suara yang ditetapkan KPU itu. 44,5% dari 13 provinsi di mana Prabowo unggul telak. Ini logika hukumnya. Tapi kalau minta diulang di seluruh provinsi logika hukumnya kemenangan telak sebesar 85% di Aceh , pun tak diakui 02 itu logika hukumnya.

BACA JUGA:  Strategi Hukum: Waspadai Margarito Kamis & BW yang Bisa Batal Membela 02 ke MK, Ini Penjelasan Hukumnya!

Angka 54% yang selama ini diklaim sebagai kemenangan 02 pun juga tak ada dalam petitum sehingga logika hukumnya itu tidak lagi diakui. Karena gampang melihat itu diakui atau tidak hasil dari KPU atau 54% yang diklaim selama ini lihat saja isi petitum karena isi petitum adalah gambaran posita yang berisi uraian dalil hukum kuasa hukum 02. Kalau itu yang 54% dia akui, logikanya ada penjelasan dalam PHPU bahwa : Pemohon (Pasangan Capres-Cawapres 02 Prabowo Subianto-Sandiaga Uno) menerima hasil rekapitulasi akhir Termohon (KPU RI). Di mana menurut Termohon (KPU RI) pasangan Capres-Cawapres nomor urut 02 Prabowo Subianto-Sandiaga Uno hanya memperoleh suara sebanyak 68.650.239 atau dalam persentase sebesar 44,50%.

Tapi angka itu menurut Pemohon(Pasangan Capres-Cawapres 02 Prabowo Subianto-Sandiaga Uno) ada kekeliruan yang sangat nyata dari Termohon (KPU RI) karena ada kurang suara lebih dari 14.000.000 suara yang seharusnya atau semestinya 14.000.000 suara itu milik Pemohon (Pasangan Capres-Cawapres Prabowo Subianto-Sandiaga Uno) bukan milik Termohon (pasangan Capres-Cawapres Joko Widodo-Ma’ruf Amin), sebagaimana yang akan Pemohon uraikan berdasarkan bukti-bukti sebagai berikut: ……” sehingga total suara yang mestinya didapat Pemohon (Pasangan Capres-Cawapres Prabowo Subianto-Sandiaga Uno) adalah sebesar 82.650.239 suara atau sebesar 54% suara setelah ditambah 44,5% suara yang didapat Pemohon dari kemenangan Pemohon dari 13 Provinsi di Indonesia berdasarkan perhitungan Termohon (KPU RI). Itu gambaran kalau mereka akui secara hukum hasil resmi dari KPU.

Dan logika hukumnya kalau keputusan KPU itu diakui, ada angka 54% dalam petitium dan angka 54% itu logika hukumnya ada dalam petitium karena dianggap sebagai perhitungan suara yang benar menurut Pemohon setelah dia akui kemenangan dari 13 provinsi sebesar 44,5% ditambah 9,5% yang harus ditambah berdasarkan perhitungan yang benar menurut Pemohon sehingga jadi dapat angka 54% yang selama ini mereka klaim sebagai perhitungan yang benar. Inilah yang disebut perselisihan hasil pemilu. Angka itu. Kan hasil pemilu itu berkaitan dengan suara-suara yang dihitung dalam bentuk persen. Dan angka dalam persen itu mestinya dicantumkan dalam petitum.

Nah seandainya dicantumkan dalam petitium seandainya pula kalau kuasa hukum 02 bisa membuktikan separuh dari selisih suara yaitu 8.500.000 suara adalah milik Pemohon (Pasangan Capres-Cawapres Prabowo Subianto-Sandiaga Uno) , maka Prabowo Subianto-Sandiaga Uno berbalik menggungguli Jokowi-Ma’ruf Amin. Itu logika hukumnya. Sampai disitu para ahli hukum tata negara termasuk Feri Amsal sudah benar tapi mereka lupa dari susunan konstruksi hukum dalam petitium 02 yang kacau dari segi logika hukum.

Tapi dengan tidak mencantumkan angka 54% pada petitum , kalau pun 8.500.000 suara yang awalnya milik Jokowi bisa dibuktikan milik Prabowo Subianto, itu secara logika hukum tetap Jokowi yang unggul dan Prabowo tetap tidak mengungguli Jokowi. Hanya akan mengurangi suara Jokowi saja, benar itu.

Pun walau seandainya ya seandainya selisih suara hampir 17.000.000 suara yang jadi angka selisih antara Jokowi dan Prabowo bisa pula dibuktikan oleh kuasa hukum Pemohon (Pasangan Capres-Cawapres Prabowo Subianto-Sandiaga Uno), tetap Jokowi yang mengguguli Prabowo Subianto-Sandiaga Uno/tak akan mengubah hasil akhir dari KPU RI. Kenapa begitu? Karena kan 02 tak mengakui hasil dari KPU RI dan itu tercermin dari minta pilpres ulang di seluruh Indonesia dan perlu dicatat walau itu sebagai alternatif tetap saja 02 tak mengakui itu.

Kalau 02 tidak mengakui hasil yang perolehan suara 02 yang telah ditetapkan KPU RI, artinya Prabowo hanya mendapatkan hampir 17.000.000 suara yang bisa dibuktikan nya di MK (walau tingkat kemungkinan pembuktian nya sangat tidak mungkin apalagi kewenangan mengadili kecurangan yang terstruktur sistematis dan masif hanya kewenangan mutlak Bawaslu).

Dan selisih suara hampir 17.000.000 kalau bisa dibuktikan di MK , itu di luar dari hasil yang telah ditetapkan oleh KPU RI pada 21 Mei 2019 yang tak diakui 02 karena minta pemilu ulang di seluruh Indonesia walau sifatnya hanya alternatif. Kemudian 44,50% hasil dari KPU logika hukumnya sudah tidak bisa lagi ditambahkan atau ditotalkan atau diakumulasikan dengan selisih suara yang bisa dibuktikan 02 di MK walau tidak mungkin bisa terbukti. Lah kok begitu?

Kan hasil akhir rekapitulasi KPU RI yaitu sebesar 68.650.239 suara (44,50%) tidak diakui dan itu terbukti minta pilpres ulang di seluruh Indonesia dan tak ada angka dalam petitium. Kalau diakui 44,50% dari 13 provinsi, logika hukumny tak ada permintaan ulang pilpres di seluruh Indonesia. Iya kan. Toh sudah menang di 13 provinsi jadi ulang saja di 21 Provinsi di mana Jokowi menang telak. Ngapain minta ulang di seluruh Indonesia kalau sudah menang telak di 13 provinsi? Kalau minta diulang diseluruh Indonesia artinya 13 provinsi yang dimenangi Prabowo logika hukumnya itu semua tidak diakui.

BACA JUGA:  KPU Bukannya Curang, Hanya Kurang Cerdas (Kurang Memanfaatkan I.T.)

Prabowo di Bengkulu mendapat suara sebesar 50.11 persen. Kalimantan Selatan sebesar 64.08 persen. Maluku Utara sebesar 52,61 persen. Jambi sebesar 58,32 persen. Sumatera Selatan 59,70 persen. Sulawesi Tenggara sebesar 60,25 persen. Sumatera Barat sebesar 85.92 persen. Banten sebesar 61.54 persen. Nusa Tenggara Barat sebesar 67.89 persen. Aceh sebesar 85.59 persen. Jawa Barat sebesar 59.93 persen. Sulawesi Selatan sebesar 57.02 persen. Riau sebesar 61.27 persen. Ini semua tidak diakui lagi secara hukum kalau melihat isi petitium kuasa hukum 02.

Itu logika hukum nya. Angka 54% diklaim selama ini juga tak ada dalam petitium. Artinya posisi angka/perolehan suara 02 dalam permohonan ke Mahkamah Konstitusi adalah tidak ada atau 0% dan meminta Mahkamah Konstitusi mencetak angka untuk 02 dengan kata lain meminta Mahkamah Konstitusi mengubah dari 0%.

Kalau seandainya pun dia bisa membuktikan selisih suara hampir 17.000.000 itu , ya artinya dia cuma dapat hampir 17.000.000 saja dan yang dari KPU sebesar 68.650.239 tidak bisa digabung atau diakumulasikan dengan hampir 17.000.000 itu seandainya selisih suara sebesar hampir 17.000.000 bisa dibuktikan walau sangat tidak mungkin karena biar bagaimanapun juga MK akan menyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima karena bukan kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk memeriksa mengadili dan memutus kecurangan yang terstruktur sistematis dan masif. Terus kenapa tadi tidak bisa digabung dengan 44,50% hasil dari KPU dengan seandainya selisih suara bisa dibuktikan milik Prabowo , kan berdasarkan perhitungan KPU RI 02 mendapat 68.650.239 suara benar kan?

Perhitungan KPU RI benar Prabowo Subianto dapat 68.650.239 tapi yang jadi masalah nya adalah angka 68.650.239 suara itu tidak pernah diakui dan itu bisa dibuktikan dengan dia minta alternatif pilpres ulang di seluruh Indonesia sebagaimana dalam petitum dan tak ada angka perhitungan yang benar menurut 02 setelah diakumulasikan dengan hasil dari KPU RI. Logika hukumnya itu sudah tidak mengakui hasil dari KPU. Ditambah lagi tak ada 1 pun petitum yang meminta Mahkamah Konstitusi menyatakan Pemohon (Pasangan Capres-Cawapres nomor urut 02) Prabowo Subianto-Sandiaga Uno terbukti memperoleh suara sebesar 54% suara dan menyatakan Termohon (pasangan Capres-Cawapres nomor urut 01) terbukti meraih sebesar 46% suara.

Jadi kalau sebagian atau seluruh selisih suara itu bisa dibuktikan 02 adalah milik 02, ya tetap Jokowi yang unggul. Itu logika hukumnya. Karena yang dari selisih sebagian atau seluruh itu saja kalau itu terbukti yang jadi milik Prabowo, sedangkan yang angka dari KPU sebelumnya tidak bisa lagi dikalkulasi dengan sebagian atau seluruh selisih suara yang bisa dibuktikan 02 tersebut. Karena 02 minta alternatif pemilu pilpres ulang diseluruh Indonesia artinya logika hukumnya , itu tidak mengakui hasil KPU yang menetapkan 02 mendapat suara sebesar 44,50%. Sehingga logika hukumnya 02 sudah membuang jauh-jauh keputusan KPU yang menyatakan 02 hanya mendapat 44,50%.

Dan argumentasi saya bahwa 02 menolak atau tidak mengakui hasil perhitungan suara KPU di mana 02 mendapatkan suara hanya sebesar 44,50% dibuktikan dengan pernyataan yang disampaikan Pemohon sendiri yaitu Prabowo Subianto yang menyatakan bahwa: “Kami pihak paslon 02 menolak semua hasil penghitungan suara pilpres yang diumumkan KPU pada tanggal 21 Mei 2019 dini hari tadi. Di samping itu, pihak paslon 02 juga merasa pengumuman rekapitulasi hasil tersebut dilaksanakan pada waktu yang janggal di luar kebiasaan,” ujar Prabowo dalam jumpa pers didampingi cawapres Sandiaga Uno di Jl Kertanegara, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Selasa (21/5/2019).

Jadi intinya, 44,50% hasil akhir KPU untuk 02 sudah tidak bisa lagi secara hukum diakumulasikan kalau pun 02 bisa membuktikan separuh atau seluruh selisih suara yang hampir 17.000.000 suara itu. Akibatnya 02 hanya mendapat dari selisih suara yang bisa dibuktikan saja yaitu apakah dia bisa buktikan separuh atau selisih seluruh suara hanya itu saja. Artinya tidak akan merubah hasil keputusan KPU yang memutuskan Jokowi unggul , hanya saja suara Jokowi diambil separuh atau seluruh selisih yang hampir 17.000.000 diambil untuk 02 kalau dia bisa buktikan itu selisih suara milik 02. Artinya Jokowi tetap unggul.

Kalau ada yang bingung yang mempertanyakan bagaimana logika nya Jokowi tetap unggul kalau seandainya 02 bisa membuktikan selisih suara antara 01 dan 02 hampir 17.000.000 atau setengah nya saja yaitu hampir 8.500.000 suara adalah milik 02 , Jokowi tetap unggul%? Jawabannya baca lagi dengan pelan-pelan ulasan di atas. Karena angka 44,50% yang didapat 02 dari hasil KPU selama ini kan sudah tidak diakui lagi secara hukum karena angka itu tak ada dalam petitum setelah dilakukan perhitungan yang benar yang harus didapat Pemohon setelah ditambah hasil dari KPU, ilang itu angka logikanya kan sudah tidak diakui lagi, artinya dia cuma dapat yang bisa dibuktikan di MK saja.

Jadi suara Jokowi sekarang 85.607.362 dan kalau seandainya 02 bisa membuktikan 14.000.000 saja suara yang ada pada Jokowi adalah milik 02, maka Jokowi hanya dapat 71.607.262 , sedangkan Prabowo secara logika hukum kehilangan angka 68.650.239 suara (44,50%) yang didapat sebelumnya (hasil perhitungan KPU). Karena itu tidak diakui buktinya tak ada sama sekali angka dalam bentuk persen dalam petitum. Karena kalau diakui logika hukum nya ada angka dalam bentuk persen dalam petitum. Karena itu dasar hakim menyatakan 02 unggul sekian persen dan 01 unggul sekian persen. Jadi intinya 02 hanya mendapat yang bisa dibuktikan dari jumlah selisih suara 02 dengan 01 saja. 44,5% itu tidak bisa lagi. Karena dia tak akui , maka nya dia minta alternatif Pemilu Pilpres diulang lagi diseluruh Indonesia.

BACA JUGA:  Apakah Koruptor itu Sakit Jiwa?

Jadi kesalahan fatal kenapa di dalam petitum tidak mencantumkan berapa angka semestinya yang didapat 02 berdasarkan perhitungan yang benar menurut 02 setelah ditambah hasil dari KPU. Misalnya Pemohon harusnya mendapatkan 54% suara nasional berdasarkan perhitungan yang benar Pemohon. 44,5% hasil dari Termohon (KPU RI) kami akui tapi menurut Pemohon, suara Pemohon kurang 9,5% atau 14.000.000 suara lagi jadi harusnya suara Pemohon bukan 44,5% harusnya 54%. Yang seperti itu harusnya ada dalam posita , angka 54% itu, tapi dengan tidak ada angka dalam bentuk persen di petitum, sudah pasti tak ada uraian itu dalam posita karena uraian petitum adalah gambaran isi posita. Nah bagaimana bisa seperti itu? Semuanya sudah dijelaskan panjang lebar di atas bagaimana ceritanya 44,5% suara Prabowo sudah hilang secara hukum karena tak ada perhitungan yang benar menurut Pemohon ditambah pula permintaan agar hakim MK memerintahkan KPU menggelar Pemilu Pilpres ulang di seluruh Indonesia. Logika hukumnya 44,5% itu secara hukum sudah tidak ada lagi.

Tapi akhir kata saya hanya ingin menyatakan bahwa satu-satunya lembaga yang berwenang menyatakan terbukti atau tidaknya kecurangan TSM yang didalilkan kuasa hukum 02 hanya Bawaslu dan sudah pasti MK akan menyatakan permohonan pemohon tidak dapat diterima/niet ontvankelijke verklaard. Karena itu kewenangan Bawaslu dan MK tak akan rebut paksa kewenangan mutlak yang dimiliki Bawaslu perihal menyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan kecurangan yang TSM.

Jadi kalau mau bawa bukti 1 kontainer pun bisa dibuktikan pun tak akan mengubah hasil KPU. Jokowi tetap pemenang Pilpres 2019-2024. Artikel panjang lebar di atas hanya membukakan mata publik saja bagaimana kacaunya logika hukum kuasa hukum 02. Jadi kalau pun dia bisa buktikan itu, MK akan tetap menyatakan : niet ontvankelijke verklaard. Tapi saya yakin 1.000.000% dia ga akan bisa buktikan itu karena pembuktian nya sangat berat. Ini 2 link pernah saya ulas sampai detil bagaimana cara berat nya membuktikan kecurangan yang TSM:

https://seword.com/umum/petitum-pengacara-kandaskan-harapan-prabowo-jadi-presiden-ri-20192024-ini-penjelasan-hukumnya-WF93u98mjr

https://seword.com/umum/potensi-kemenangan-prabowosandi-di-mk-0-ini-argumentasi-hukumnya-VBip8xlX2N

https://seword.com/umum/strategi-membuat-margarito-kamis-diam-tak-berkutik-di-mk-and-membuat-bw-tamat-sekarang-juga-ini-argumentasi-hukumnya-cWsywujsYn

Dan kalau sebelumnya ada yang mengirim chat melalui wa saya dan menyatakan bahwa MK memiliki kewenangan mendiskualifikasi dan menyatakan ada kecurangan yang TSM dengan dasar argumentasi bahwa KPU dan Bawaslu itu ada dalam UU , sedangkan MK ada dalam konstitusi UUD 1945. Sehingga kalau terbentur konstitusi maka itu kewenangan MK. Semoga orang yang saya maksud membaca ini.

Ini lah bukti kengawuran yang luar biasa. Karena awalnya dia bilang itu kewenangan MK tapi selanjutnya ada kata kalau terbentur jadi MK bisa, kalau terbentur? Terbentur bagaimana? Kan sebelumnya you udah bilang itu kewenangan MK. Kalau sudah bilang kewenangan MK logika hukumnya ga ada lagi bilang kalau , kalau, kalau. Kalau udah kewenangan MK kan udah diatur secara ketat ga akan ada lagi kata “kalau”. Kalau ,kalau. Kebanyakan berteori ini orang. Terus saya tanya juga ke dia apa salahnya kalau KPU , Bawaslu ga ada dalam UUD 1945? BPKP, BKPM, BRG, Bakamla semuanya ada diluar konstitusi (UUD 45) apakah semua keputusan lembaga-lembaga itu jadi ga sah atau cacat hukum karena ga ada dalam konstitusi atau tidak memiliki kedudukan hukum/tidak diakui dalam hukum Indonesia? Sampai sekarang dia ga bisa jawab. Itulah hati-hati kalau mau menyanggah apalagi logika masih cacat tak peduli yang wa itu orang hukum atau pun siapa.

Note: Bagi seluruh masyarakat Indonesia dari Sabang sampai Merauke daripada ke LBH, silakan langsung aja sekarang juga chat wa ke: 0816931664 atau line rickyvinando1995 FREE…kecuali untuk meeting for u case, ini FEE. Dan walau masih internship to be a lawyer, dijamin anda dapat legal problem solving yang ok.

Kalau belum dibalas tapi sudah chat wa?tunggu saja . Karena yang masuk cukup banyak per hari . akan di balas dalam waktu 1×24 jam. Thx

Ricky Vinando

Ricky Vinando

WA: 0816931664 . internship at Law Firm Lucas S H And Partners. Masih internship to be a lawyer! silakan aja bagi seluruh masyarakat Indonesia dari Sabang sampai Merauke langsung aja WA kalau mau berkonsultasi hukum **FREE** kok tenang saja.. tapi kalau mau ketemuan langsung (diskusi kasus)/(konsultasi langsung).**itu FEE Rp. 6 juta/case. paling mentok 5 juta/case (Karena masih internship)..**

16 thoughts on “Perang Logika Hukum: Jika selisih suara Hampir 17 juta Terbukti Milik Prabowo, Prabowo Presiden?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *