Strategi Hukum: Waspadai Margarito Kamis & BW yang Bisa Batal Membela 02 ke MK, Ini Penjelasan Hukumnya!

Ada satu ahli hukum tata negara yang betul-betul harus diwaspadai oleh tim kuasa hukum pasangan Capres-Cawapres 01 Jokowi-Ma’ruf Amin yaitu Margarito Kamis, salah satu Doktor hukum tata negara terkemuka di Indonesia. Mengapa harus diwaspadai?

Karena saya yakin Margarito Kamis 1000% akan dihadirkan sebagai salah satu ahli hukum tata negara oleh kuasa hukum 02. Karena Margarito Kamis pada Pilpres 2014 lalu pernah menyatakan bahwa Mahkamah Konstitusi bisa mendiskualifiaksi pasangan Capres-Cawapres.

Karena itu sudah pernah dilakukan Mahkamah Konstitusi pada kasus Pilkada Bupati Kotawaringin Barat. Padahal tidak ada kewenangan MK mendiskualifikasi itu, tapi Margarito tetap mengatakan MK bisa mendiskualifikasikan pasangan Capres-Cawapres.

Margarito ketika itu menyampaikan bahwa: ‘’kalau diskualifikasi orangnya bukan pemilunya. Masih ada kemungkinan,” kata Margarito kepada wartawan seusai acara diskusi bertema Membedah Konstitusionalitas Keputusan KPU tentang penetapan Capres-Cawapres Jokowi-JK dan Gugatan PHPU Pilpres 2014 Prabowo-Hatta ke Mahkamah Konstitusi, di Hotel Bidakara, Jakarta Selatan, Senin (4/8). https://www.republika.co.id/berita/pemilu/hot-politic/14/08/04/n9s4ve-mk-bisa-diskualifikasi-caprescawapres

Margarito Kamis juga mengatakan ketika itu bahwa , diskualifikasi tergantung bukti yang dipertarungkan di persidangan di Mahkamah Konstitusi. Kalau tidak bisa, bagaimana Tim kuasa hukum Prabowo-Hatta bisa menyatakan pelanggaran yang terstruktur, sistematis dan masif (TSM).

“Apakah MK punya keberanian mengambil tindakan atau tidak. Tergantung seberapa hebat bukti untuk melakukan diskualifikasi’’.

Bahkan pada 2019 ini Margarito Kamis kembali mengatakan MK bisa mendiskualifikasi Jokowi-Ma’ruf Amin.

Pakar hukum tata negara Margarito Kamis menilai petitum untuk mendiskualifikasi paslon nomor urut 01 bisa dikabulkan Mahkamah Konstitusi, asalkan dalil bahwa paslon tersebut melakukan pelanggaran pemilu dan kecurangan secara terstruktur, sistematis dan masif, bisa dibuktikan dan diyakini hakim konstitusi.

“Jadi, (jika) terbukti dan diyakini, baru Mahkamah Konstitusi bisa pergi sampai sejauh itu (mendiskualifikasi capres-cawapres, red.),” ungkap Margarito kepada BBC News Indonesia.

Sebelumnya, perdebatan muncul terkait wewenang MK yang menurut Undang-undang nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilu dan pasal 8 Peraturan MK nomor 4 tahun 2018, hanya berfokus pada putusan atas hasil penghitungan suara.

Namun Margarito mengatakan wewenang MK lebih luas dari sekadar memutus hasil penghitungan suara saja, berdasarkan UUD 1945 Pasal 24c.

https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-48419607

Bahkan Pemilihan Umum Kepala Daerah (Pemilukada) Kotawaringin Barat (Kobar) bukanlah satu-satunya pemenang dalam Pilkada yang oleh Mahkamah Konstitusi dilakukan diskualifikasi dengan alasan pasangan calon yang curang TSM. Sejak 2008, ada 3 pemilukada lain yang mengalami nasib serupa yakni di Bengkulu Selatan, Tebing Tinggi, dan Pati. Jadi memang agak berbahaya kalau 02 pakai yurisprudensi yang disebut di atas harus kita counter dengan segala logika hukum agar 02 makin kesulitan mencari celah hukum untuk meminta MK diskualifikasi 01.

———————————————————————Bahwa apa yang disampaikan oleh DR. Margarito Kamis selaku doktor hukum tata negara , salah satu yang paling saya kagumi itu adalah membawa kesesatan yang luar biasa bagi yang tidak paham batas-batasan kewenangan lembaga negara terutama kewenangan Mahkamah Konstitusi. Kenapa saya mengatakan demikian? Karena pernyataan Margarito Kamis di atas jelas tidak ada dasar hukumnya sama sekali.

Karena Mahkamah Konstitusi perihal sengketa Pemilu baik Pemilu Presiden dan Wakil Presiden serta Pemilu Kepala Daerah (Bupati-Wakil Bupati, Wali Kota-Wakil Wali Kota dan Gubernur-Wakil Gubernur). Kewenangan Mahkamah Konstitusi hanyalah menerima angka-angka dalam bentuk persen yang menurut pemohon benar dan disodorkan dalam petitum pemohon yang tak terima atas Keputusan KPU RI atau Keputusan KPUD Provinsi atau KPUD Kab/Kota yang memutuskan memenangkan salah satu pasangan calon sehingga Mahkamah Konstitusi memutus Permohonan Pemohon nanti sesuai angka yang Pemohon cantumkan dalam Petitum itu. Itu dulu yang harus dipahami.

Untuk Margarito Kamis. Silakan saja kalau ingin menjawab serentetan argumentasi ini. Kan selama ini 02 mengklaim menang 54% harusnya itu ada dalam Petitum kan logika hukumnya? Ini di MK kita bicara soal sengketa perselisihan suara kan. Lah kok ga ada angka persen di petitum? Jadi selisih suara antara 02 dengan 01 berapa puluh persen sebenarnya? Harusnya ada angka itu. Kalau tidak ada angka ini janggal secara hukum. Ini loh buktinya kami seharusnya menang 54%. Selisih suara antara 02 dengan 01 adalah 10%. Kami 54% , 01 hanya 44%. Kan begitu logika hukum kalau bicara perselisihan suara. Ini loh bukti kami menang 54%. Apa misalnya bukti menang 54% itu tadi ? formulir C1.

Lah tapi kalau angka 54% itu tidak ada dalam petitum , tapi tiba-tiba minta Mahkamah Konstitusi mendiskualifikasi Jokowi-Ma’ruf Amin dan nyatakan Jokowi-Ma’ruf Amin terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan kecurangan yang terstuktur, sistematis dan masif, sementara dari hasil KPU RI, 02 memperoleh suara sebesar 44,50% suara, tapi tidak mencantumkan angka yang seharusnya didapat 02 seperti klaim 02 selama ini yaitu sebesar 54%, lah ini bagaimana logika hukumnya, apakah 02 menganggap 0% sehingga tidak mau mencantumkan menang berapa puluh persen?

Dan kalau dikaitkan dengan alternative 02 yang meminta hakim Mahkamah Konstitusi agar memerintahkan Pemilu Pilpres ulang di seluruh Indonesia, logika hukumnya jadi nyambung, semua hasil yang didapat 02 sebesar 44,50% itu tidak diakui sama sekali , ya 0% logika hukum nya, maka nya 02 tidak menuliskan sama sekali harusnya dapat berapa puluh persen dalam Petitum. Karena logika hukumnya, kalau itu diakui, angka 44,50% itu diakui, logika hukumnya tak ada minta Pilpres diulang di seluruh Indonesia tapi hanya minta Pilpres ulang di 21 Provinsi saja (provinsi-provinsi di mana 02 mengalami kekalahan telak dari 01, Jokowi-Ma’ruf Amin). Ini logika hukumnya.

Kalau tidak mencantumkan angka harusnya dapat berapa puluh persen tapi minta alternative Pemilu Pilpres ulang diseluruh Indonesia? Apa donk namanya kalau tidak mengakui 44,50% hasil menang mutlak di provinsi Bengkulu, Kalimantan Selatan, Maluku Utara, Jambi, Sumatera Selatan, Sulawesi Tenggara, Sumatera Barat, Banten, NTB, Aceh, Jawa Barat, Sulawesi Selatan dan Riau yang mana angka 44,50% itu jadi hasil akhir KPU , 02 mendapat segitu? Logika hukumnya bagi 02 , sekarang 0% karena kecurangan yang terstuktur, sistematis dan masif yang dilakukan 01 maka nya sebagai alternatif harus dilakukan Pemilu Pilpres ulang di seluruh Indonesia.

Jadi bagaimana ini Margarito Kamis apakah anda masih tetap mengatakan Mahkamah Konstitusi sekarang tetap bisa mendiskualifikasi , meskipun 02 tidak tahu atau sedang bingung menang berapa puluh persen?

Jadi, logika hukumnya harus ada angka yang harus dicantumkan ke dalam Permohonan Perselisihan Pemilu (PHU) Pilpres. Misalnya, oh gue harusnya dapat 54% , tapi kenapa gue berdasarkan perhitungan KPU RI , gue cuma dapat 44,50%, ke mana lagi sisa nya 9,5% lagi ini kemana? Kami merasa kami dicurangi, suara ada yang digelembungkan ini kecurangan yang terstruktur, sistematis dan masif. Nah angka 54% itu logika hukumnya harusnya ada dalam PHU Pasangan Capres-Cawapres 02 Prabowo Subianto-Sandiaga Uno. Tapi itu tidak ada. Kalau tidak ada angka 54% itu, lantas apa yang harus dilakukan Mahkamah Konstitusi?

Apakah menghitung ulang suara dari ratusan ribu TPS dalam jangka waktu kurang dari 14 hari? Apakah Mahkamah Konstitusi punya kewenangan menghitung suara sebagaimana KPU memiliki kewenangan menghitung suara? Karena kan kewenangan MK itu sangat terbatas sekali dalam hal mengadili perselisihan dalam Pemilu baik Pemilu Pilpres atau Pileg, yaitu terbatas pada memeriksa, memutus dan mengadili perselisihan suara. Suara di sini dalam bentuk persen.

Nah dalam Petitum PHU Prabowo-Sandiaga, tidak ada berapa puluh persen dari selisih suara yang mestinya menjadi suara milik pasangan Capres-Cawapres 02. Jadi Margarito Kamis sudah tidak dapat lagi mengatakan bahwa Mahkamah Konstitusi dapat melakukan diskualifikasi pasangan Capres-Cawapres. Karena pertanyaan besarnya kalau Margarito Kamis atau ahli hukum tata negara lainnya masih mengatakan bahwa Mahkamah Konstitusi bisa mendiskualifikasi pasangan Capres-Cawapres, itu dimana dasar hukum nya?

UU MK Tahun 2011 Pasal berapa yang memberikan kewenangan bagi MK untuk mendiskualifikasi pasangan Capres-Cawapres? Atau sekalian Peraturan MK yang mana yang memberikan kewenangan bagi MK untuk mendiskualifikasi pasangan Capres-Cawapres???

Ingat loh ya Margarito Kamis, sejak lahirnya UU No. 7 Tahun 2017, pasal diskualifikasi pasangan Capres-Cawapres hanya ada dalam UU Pemilu UU Nomor 7 Tahun 2017. Tak ada lagi lembaga lain yang dapat mendiskualifikasi pasangan Capres-Cawapres selain hanya dilakukan oleh lembaga yang berwenang yang telah disetujui dan disahkan oleh pembuat UU dalam UU Pemilu yaitu KPU RI.

Hanya KPU yang bisa mendiskualifikasi Pasangan Capres-Cawapres 01 Jokowi-Ma’ruf Amin, tidak ada lagi lembaga lain yang berwenang untuk itu termasuk Bawaslu atau pun Mahkamah Konstitusi RI karena KPU RI bisa menjadi satu-satunya lembaga yang berwenang secara hukum untuk mendiskualifikasi pasangan Capres-Cawapres itu karena UU Pemilu 2017 sudah disahkan DPR dan sebelumnya sudah disetujui oleh seluruh Fraksi yang ada di DPR-RI termasuk Fraksi Gerindra, PAN, dan PKS.

Jadi kalau Margarito Kamis sudah tidak bisa lagi mengatakan hal yang sama seperti yang pernah dikatakan pada 2014. Karena kewenangan sebuah lembaga negara harus diatur tegas dan jelas dalam sebuah UU. Kalau tidak ada dalam UU, mana bisa, bilang bisa, bisa,, karena bisa menimbulkan kekacauan kewenangan lembaga negara yang bersangkutan kalau patokannya hanya bisa-bisa saja.

Apalagi dalam UU No. 7 Tahun 2017 jelas, kecurangan yang terstruktur, sistematis dan masif itu diperiksa oleh Bawaslu. Nah Bawaslu mengeluarkan putusan tentang terbuktinya kecurangan yang terstruktur, sistematis dan masif tadi. Baru lah KPU RI menindakanjuti putusan Bawaslu tadi dengan mengeluarkan keputusan diskualifikasi Pasangan Capres-Cawapres. Jadi pertanyaan hukumnya apa dasar hukum MK kalau ada yang bilang Mahkamah Konstitusi bisa mendiskualifikasi Pasangan Capres-Cawapres 01? Karena logika hukumnya tak akan sampai ke Mahkamah Konstitusi 02 itu kalau 02 paham itu.

Logika hukum nya ada surat keputusan Bawaslu perihal terbuktinya kecurangan yang terstruktur, sistematis dan masif lalu diikuti KPU yang mengeluarkan keputusan mendiskualifikasi 01. Itu Logika hukum nya. Jadi, logika hukumnya ada urutan surat. Yaitu surat dari Bawaslu baru surat dari KPU yang isinya menindaklanjuti isi Keputusan Bawaslu mengenai terbuktinya kecurangan yang terstruktur, sistematis dan masif dengan KPU mengeluarkan surat Diskualifikasi bukan justru sebaliknya , urutan surat terbuktinya kecurangan yang terstruktur, sistematis dan masif datang duluan dari surat dari Mahkamah Konstitusi baru KPU RI.

Karena sekali lagi, tak ada satu pasal pun dalam UU Pemilu Tahun 2017 yang menyatakan pemeriksaan kecurangan yang terstruktur, sistematis dan masif bisa dilakukan di Mahkamah Konstitusi apalagi diskualifikasi pasangan Capres-Cawapres dapat dilakukan Mahkamah Konstitusi, tidak pernah ada itu dalam UU MK revisi terakhir pun UU Pemilu revisi terakhir Tahun 2017..

Jadi Margarito Kamis jangan ngawur. Logika hukum atau konstruksi hukum anda yang bilang Mahkamah Konstitusi dapat mendiskualifikasi pasangan Capres-Cawapres masih gampang diluluhlantakkan, karena wewenang lembaga negara tidak bisa tidak dibatasi, harus dibatasi dalam UU apalagi lembaga itu tidak memiliki kewenangan tapi dikatakan bisa, bisa, ya mana bisa begitu. Rusak lah ketatanegaraan Indonesia, abuse of power kalau tidak punya kewenangan tapi dikatakan, bisa.

Jadi intinya, kewenangan pemeriksaan kecurangan yang terstruktur, sistematis dan masif hanya dapat dilakukan oleh Bawaslu saja sesuai UU Pemilu revisi terakhir Tahun 2017. Dan sesuai UU itu pula, hanya KPU RI yang bisa mendiskualifikasi pasangan Capres-Cawapres setelah kecurangan yang terstruktur, sistematis dan masif terbukti menurut Bawaslu RI. Jadi, logika hukum Margarito Kamis sudah berhasil dipatahkan apalagi kalau nanti Margarito Kamis menjadi saksi ahli dari kubu 02, sudah tidak ada lagi argument yang bisa menguatkan Margarito Kamis.

Apalagi Margarito Kamis menyandarkan argument itu berdasarkan keputusan Mahkamah Konstitusi terkait Pilkada Bupati Kotawaringin Barat. Dan semua paham ketua tim kuasa hukum 02 yang sekarang Bambang Widjojanto adalah kuasa hukum yang berhasil membuat Mahkamah Konstitusi pada saat itu mendiskualifikasi pemenang Pilkada Kotawaringin Barat yang sebelumnya sudah ditetapkan KPU Kotawaringin Barat. Usut punya usut, Bambang Widjojanto jadi tersangka kan ketika itu karena mengerahkan saksi palsu untuk menguatkan dalil dia bahwa telah terjadi kecurangan yang terstruktur, sistematis, dan masif.

Namun karena saat itu public ramai-ramai membela KPK karena Bambang Widjojanto masih sebagai Wakil Ketua KPK ketika ditetapkan sebagai tersangka mengerahkan saksi palsu di MK, Jaksa Agung menggunakan wewenanganya memberikan deponering atau mengesampingkan perkara demi kepentingan umum. Artinya apa?

Artinya sampai saat ini Bambang Widjojanto masih sebagai tersangka , MASIH TERSANGKA. Karena apa? Itu deponering BUKAN SP3. Deponering TIDAK MENGHENTIKAN kasusnya, dideponering karena mengutamakan kepentingan umum yang saat itu ramai-ramai orang menilai KPK didzalimi. Lah kalau masih deponering, masih statusnya tersangka? Iya! Masih bisa tidak dilanjutkan proses hukum BW? Sangat bisa. Karena pasal yang ditersangkakan kepada BW yaitu Pasal 242 ayat (1) jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 jo Pasal 55 ayat (2) KUHPidana, yang ancamannya enam tahun dan sesuai Pasal 78 ayat 1 angka 3 KUHPidana, yang ancaman pidana nya lebih dari 3 tahun baru kedaluwarsa setelah 12 tahun.

Berarti kalau dihitung sejak terjadi 2010 yang merupakan waktu kejadian nya, kasus yang menjerat Bambang Widjojanto baru kedaluwarsa pada 2022 mendatang. Artinya masih ada waktu 3 tahun lagi. Dan sekarang pun BW masih berstatus tersangka, karena hanya diberi deponering, sehingga alangkah baiknya Jaksa Agung mencabut deponering dan melanjutkan proses hukum terhadap Bambang Widjojanto. Jadi, kalau kasus yang pernah menjerat BW dilanjutkan, BW tamat tak jadi membela 02 ke MK.

Dan untuk Margarito Kamis, kalau anda menyandarkan kasus Pilkada Kotawaringin Barat dimana MK ketika itu mendiskualifikasi pemenang Pilkada Kotawaringin Barat yang sebelumnya sudah ditetapkan KPU Kotawaringin Barat, itu logika hukum anda kacau. Kenapa kacau? Karena hasil keputusan MK itu diperoleh karena keterangan saksi palsu yang dihadirkan BW.

Jadi seharusnya ketika itu KPU Kotawaringin Barat tidak perlu menindaklanjuti putusan Mahkamah Konstitusi yang membuat pemenang menjadi didiskualifikasi oleh MK. Kenapa? MK tidak punya kewenangan mendiskualifikasi pasangan calon Bupati-Wakil Bupati. Artinya putusan MK ketika itu cacat hukum dan tak perlu dilaksanakan, karena itu keputusan MK berdasarkan keterangan para saksi palsu yang dibawa BW ke MK.

Dan Margarito Kamis yang menyatakan kepada BBC Indonesia bahwa wewenang MK lebih luas dari sekadar memutus hasil penghitungan suara saja, berdasarkan UUD 1945 Pasal 24C. Lebih luas apanya? Pasal 24C UUD 1945 jelas satu-satunya kewenangan MK yang berkaitan dengan mengadili perselisihan hasil Pemilu. Hanya itu. Lebih luas apanya?

Kan kewenangan MK yang diatur dalam Pasal 24C UUD 1945 adalah memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum. Tapi kan pertanyaan nya, hasil Pilpres mana yang mau diputus oleh Mahkamah Konstitusi? Maksud saya hasil Pilpres ini kan menyangkut angka-angka dalam persen yang mestinya ada dalam petitium karena itu yang disengketakan, itu logika hukum nya.

Karena dengan tidak mencantumkan berapa puluh persen 02 menang menurut perhitungan yang benar dari 02, ya karena dalam petitum ya itu tidak ada itu, jadi pertanyaan perselisihan hasil Pilpres yang mana yang mau diadili Mahkamah Konstitusi?

Dengan tak mencantumkan angka angka dalam persen apanya yang terjadi perselisihan? Perselisihan pemilu itu kan menyangkut angka-angka yang diklaim menang harusnya dapat segini tapi ga dapet dan dicantumkan angka itu. Kan hasil Pemilu itu angka. Lah ini angka itu tidak ada. Jadi, apa yang mau diadili oleh Mahkamah Konstitusi atas PHU 02 kalaupun mau berpijak pada Pasal 24C UUD 1945?

https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-48419607

Kalau tak ada angka menang berapa puluh persen, karena menurut Pasal 8 Peraturan MK Nomor 4 Tahun 2018, harus disebut peroleh suara pemohon berapa persen menurut perhitungan yang benar. Nah di sini pemohon nya ini tidak jelas. MK mau memutus bagaimana untuk 02? Tapi tak masalah, Mahkamah Konstitusi akan tetap memutus PHU yang diajukan 02 berdasarkan bukti-bukti yang diajukan 02. Tapi sebenarnya 02 mau minta menang berapa puluh persen sampai tidak mencantumkan harusnya dapat berapa puluh persen? Apa mau minta 100%?

Dan berdasarkan hasil rekapitulasi akhir KPU RI, Jokowi-Ma’ruf memperoleh 85.607.362 suara (55,50%) dan Prabowo-Sandi memperoleh 68.650.239 suara (44,50%). Nah berdasarkan angka-angka itu. Kalau melihat petitum kuasa hukum pasangan Capres-Cawapres 02 , Prabowo Subianto-Sandiaga Uno yang tidak mencantumkan harusnya mendapat berapa puluh persen suara. Kalau itu dikaitkan dengan hasil rekapitulasi akhir KPU, kalau pun kuasa hukum pasangan Capres-Cawapres 02 bisa membuktikan setengah dari selisih jumlah suara itu adalah milik 02 tetapi oleh karena tidak mencantumkan lebih dulu 02 harusnya dapat berapa puluh persen, kalaupun 02 bisa sanggup membuktikan lebih dari 8,5 juta suara itu milik 02 berdasarkan formulir C1 dan bukti-bukti lainnya, tetap Jokowi juga yang menang? Mengapa demikian?

Karena selisih suara ada lebih dari 17 juta suara antara 01 dan 02. Kalau setengah dari terbukti, itu berarti lebih dari 8,5 juta suara saja milik 02 ya kan? Iya donk. Karena kan dalam petitium tak ada harusnya menang berapa puluh persen, berarti logika hukumnya dia cuma dapat lebih dari 8,5 juta suara setelah dihitung dalam bentuk persen donk kecuali kalau dia cantumkan harusnya angka 54% yang selama ini 02 klaim. Kalau begitu logika hukumnya baru lah 02 menang. Lagi-lagi ini harus adu logika hukum. Logika hukum tingkat tinggi. Kampret mana paham yang beginian.

https://seword.com/umum/antv-jangan-takut-dengan-mui-and-kpi-ini-pembelaan-hukumnya-W5xRuApoWc

WA: 0816931664 ..masih internship to be a lawyer! silakan aja bagi seluruh masyarakat Indonesia dari Sabang sampai Merauke langsung aja WA kalau mau berkonsultasi hukum FREE kok tenang saja.. tapi kalau mau ketemuan langsung (diskusi kasus)/(konsultasi langsung).itu FEE Rp. 6 juta/case. paling mentok 5 juta/case (Karena masih internship)

Ricky Vinando
Ricky Vinando 
WA: 0816931664 . internship at Law Firm Lucas S H And Partners. Masih internship to be a lawyer! silakan aja bagi seluruh masyarakat Indonesia dari Sabang sampai Merauke langsung aja WA kalau mau berkonsultasi hukum **FREE** kok tenang saja.. tapi kalau mau ketemuan langsung (diskusi kasus)/(konsultasi langsung).**itu FEE Rp. 6 juta/case. paling mentok 5 juta/case (Karena masih internship)..**

Opini Cerdas menjunjung tinggi kebebasan berpendapat dan berbicara. Kami mengundang Anda menjadi Penulis, SIAPAPUN dan DARI PIHAK MANAPUN boleh membagikan opini dan pemikiran secara cerdas dan bertanggung jawab, TANPA SENSOR! Klik di sini




Suka Artike ini? Tolong di-Like dan Share:
RSS
Follow by Email
Facebook0
Google+0
https://opinicerdas.com/2019/06/strategi-hukum-waspadai-margarito-kamis-bw-yang-bisa-batal-membela-02-ke-mk-ini-penjelasan-hukumnya
Twitter20
Instagram20

28 thoughts on “Strategi Hukum: Waspadai Margarito Kamis & BW yang Bisa Batal Membela 02 ke MK, Ini Penjelasan Hukumnya!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *