Menghitung Suara Tokek: Perppu KPK Terbit/Tidak ?

Tekèk…perppu diterbitkan….Tekèk….ga jadi terbit… Tekèk…. terbit…. Tekèk… ga jadi terbit…. Tekèk….???
Sungguh dilematis buat Jokowi, bagai makan buah simalakama, bgmn tidak, suatu pilhan yg berakibat tdk populer jika salah satu pilihan tsb dipilih, menerbikan perppu atau tdk. Sebelum kita mediskusikan polemik ini, mari kita diskusikan ttg perppu yg mungkin sbg dasar pertimbangan2 presiden yg sdg membiarkan bola panas menggelinding.

Bgmn syarat2 penerbitan perppu ???

Ada 3 syarat dlm penerbitan perppu menurut putusan MK no.138 thn 2009 yaitu, situasi kegentingan/darurat yg hrs diselesaikan dgn peraturan scr cepat berdasarkan UU ; Ada kekosongan hukum, ada tp tdk applicable dan ; UU tidak bisa dibuat dgn prosedur wkt yg normal.

Penerbitan perppu adalah “hak prerogatif presiden” yg subjektif tp tdk scr absulut dan tergantung penilaian subjektif itu sendiri. Kmd perppu baru bisa diterbitkan setelah revisi UU KPK diundangkan.

Kapan UU KPK di undangkan dan berlaku???

Ada bbrp prosedur dlm pengesahan UU KPK sehub dgn revisi UU KPK yg sdh disahkan DPR dlm sidang paripurna dgn pemerintah krn hrs diundangkan terlbh dahulu dgn melalui min. 2 syarat sesuai UU no.12 ps 73 thn 2011.

Syarat pertama, presiden menandatangani rancangan. Terhitung paling lama 30 hari mulai sejak rancangan UU tsb disepakati bersama dlm sidang paripurna dpr dgn pemerintah. Kmd yg kedua, jika blm ditandatangani presiden setelah 30 hari, terhitung sejak rancangan UU tsb disetujui bersama, rancangan UU tsb “sah” menjadi Undang2 dan wajib diundangkan pemerintah.

BACA JUGA:  BAHAYA LATEN KHILAFAH

Menkumham wajib mengundangkan UU KPK tsb dgn memberikan pe-nomor-an dan dicatat dlm lembaran negara. Hari ini, 17 Oktober 2019 adalah tepat 30 hari setelah sidang paripurna (17 Sept 2019). Automatically, UU KPK yg telah direvisi sdh berlaku, terlepas dari masalah syntac error batas umur komisioner KPK dlm revisi UU KPK yg tdk konsisten. Skrg presiden sdh bisa mengeluarkan perppu krn tdk melanggar UU No. 12 thn 2011 ttg Pembentukan Peraturan Per-undang2an.

Kapan perppu bisa di terbitkan, akankah presiden menerbitkan perppu ??????

Bbrp pilihan yg bisa dilakukan sehubungan tuntutan publik yg tdk setuju revisi UU KPK scr konstitusi.1.Presiden mengeluarkan perppu dgn mengacu syarat2 dlm UU (msh debatable). 2. Yudicial review oleh MK, 3. Legistative review di sidang paripurna DPR.

Jika presiden mengeluarkan perppu, ada bbrp konsekwensi dr aspek politik dan hukum. Jika perppu membatalkan seluruh UU revisi KPK, berarti “revisi UU KPK tdk lagi berlaku lg”. Jika perppu hanya sebagian perubahan atau parsial, artinya menghapus sebagian pasal2 tertentu dlm terisi UU KPK yg dianggap tdk sesuai, dinamakan “Perubahan UU KPK”, dan akan dibahas kembali antara DPR dan pemerintahan sesuai prosedur UU. Suatu kemungkinan juga jika presiden mengeluarkan perppu untuk menunda UU revisi UU KPK dlm wkt tertentu atau wkt yg blm ditentukan, dlm hal ini status UU KPK “blm direvisi”.

BACA JUGA:  Menggelar Karpet Merah Menuju Istana

Bgmn jika perppu ditolak DPR?

Dari semua alternative perppu diatas akan berimbas terutama dampak politik dgn legistative yg telah meng “initiate” revisi UU KPK. Jelas hub presiden dan lembaga legistative dan partai2 politik terganggu nantinya krn dianggap menjatuhkan kewibawaan lembaga legistatif, menimbulkan skeptis, apriori dan ketidakpercayaan thd pemerintah. Terutama nanti akan menggangu dlm keputusan2 politik spt RABN, dan program2 pemerintahan dlm penggunaan RABN dan kebijakan2 politik yg lainnya (ini kemungkinan bro)

Akan diperkeruh lg jika perppu ditolak, tekanan publik jelas menuduh yg bermasalah adalah DPR. Ini akan mengakibatkan pengadilan lapangan dgn demo2 yg ber-jilid2 shg mengganggu kestabilan politik (apakah DPR berani menolak??). Dr sisi presiden dimata publik, tuntutan yg tdk menyetujui revisi UU KPK ke pemerintahan akan meredam keributan politik.

Jalan lain yg masih bisa ditempuh oleh Presiden, adalah menganjurkan melalui jalur Mahkamah Konstitusi (MK), yakni melalui judicial review di MK. Hal itu dirasa sebagai jalan terbaik. Banyk pengamat men”judge” bhw jika Presiden menganjurkan melalui jalur MK, yakni melalui judicial review di MK dirasa akan menambah dan memperpanjang keributan politik.

Sy pribadi, iya, benar klu seandainya pelantikan presiden msh lama. Perlu ditengarahi bhw keributan2 dan perbuatan2 anarkis menuntut penerbitan perppu tak lepas dr provokasi2 oleh pihak2 tertentu, krn merpkan “event” atau peluang emas utk menggagalkan pelantikan presiden dgn chaos/kerusuhan2. Kami meyakini jika pelantikan presiden sdh terlaksana scr konstitional, persoalan wkt bukan masalah utama lg.

BACA JUGA:  Mungkinkah pelantikan Jokowi digagalkan Lewat impeachment?

Ini tergantung dr approach pemerintah dan aparat Polri dan TNI ke publik bhw pemerintah benar2 concern thd pemberantasan korupsi. Pertanyaannya, apakah MK akan menerima gugatan UU revisi UU KPK?. Dlm kontek ini semua hrs menerima krn ini adalah keputusan yg konstitusional dlm UU dan siapapun hrs menerima krn Indonesia adalah negara hukum. Paling tdk hub pemerintah dgn lembaga legistatif tereliminir krn jln yudicial review lwt MK yg dinginkan DPR dan partai2 politik.

Nah, ada kemungkinan lain yaitu Legistative review. Utk yg ini kami tdk membahas krn sulit utk dilakukan oleh DPR selain ribet perlu wkt lama, bisa timbul persepsi publik “menelan ludah sendiri” .

Scr logika, pd prinsipnya tdk ada perbedaan dlm penolakan revisi UU KPK antara perppu dan gugatan lwt yudicial review oleh Makamah Konstitusi. Sama2 mempunyai dampak politik dan hukum baik keuntungan ataupun kerugiannya bagi lembaga legistative ataupun pemerintahan. Sekrg tinggal menunggu presiden, yg mana akan di pilih…Klu pilihan anda msh ragu2 mana yg terbaik, tanya aja sama rumput yg bergoyang…

kh
17 Oktober 2019

KH
KH 
Bersama Jokowi memajukan bangsa!

Opini Cerdas menjunjung tinggi kebebasan berpendapat dan berbicara. Kami mengundang Anda menjadi Penulis, SIAPAPUN dan DARI PIHAK MANAPUN boleh membagikan opini dan pemikiran secara cerdas dan bertanggung jawab, TANPA SENSOR! Klik di sini




Suka Artike ini? Tolong di-Like dan Share:
RSS
Follow by Email
Facebook0
Google+0
https://opinicerdas.com/2019/10/menghitung-suara-tokek-perppu-kpk-terbit-tidak
Twitter20
Instagram20

5 thoughts on “Menghitung Suara Tokek: Perppu KPK Terbit/Tidak ?

  1. Pingback: cipro sale

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *