Label Syariah Halal

Sebenarnya sudah pernah ada diskusi panjang lebar tentang label halal di Indonesia pada forum alumni. Saya coba menyusun risalah dari diskusi tersebut agar dapat dibaca oleh khalayak.

Kami memahami bahwa topik label halal itu sangat sensitif di Indonesia karena berkait dengan agama (Islam) dan lembaga agama Islam (MUI) yang sangat berpengaruh, sebagai lembaga yang mengeluarkan label halal MUI, dan digunakan sangat luas di Indonesia.

Saya mulai dongeng risalah ini dengan pertanyaan sederhana, sejak kapan ada label halal di Indonesia? Dari sumber MUI tentang sejarah dimulainya label halal MUI berbeda dengan apa yang saya dengar dari saksi sejarah lain. Mengenai versi MUI silahkan dicari di internet. Dari teman saya yang menjadi saksi hidup kejadian, mengatakan bahwa label halal dimulai oleh para aktivis masjid Salman ITB, pada sekitar tahun 80-an.

Mahasiswa ITB pada tahun 80-an banyak yang kost di sekitar kampus dan kalau belanja kebutuhan sehari-hari biasa ke pasar Simpang atau pasar Balubur, yang merupakan pasar tradisional ketika itu. Para penggiat masjid Salman ITB melihat bahwa daging ayam yang dijual di pasar tidak disembelih secara syar’i, biasanya leher ayam dipotel (dipatahkan) lehernya sehingga tidak memenuhi syarat syar;i penyembelihan hewan. Atas dasar itu pengurus Masjid Salman ITB memutuskan untuk mengeluarkan cap “Halal Syar’i, Masjid Salman ITB” terutama untuk daging ayam di kedua pasar tersebut.

BACA JUGA:  Strategi Hukum: Waspadai Margarito Kamis & BW yang Bisa Batal Membela 02 ke MK, Ini Penjelasan Hukumnya!

Program tersebut kemudian tersebar ke seluruh kota Bandung. Sehingga muslim yang mengkonsumsi daging ayam dapat lebih yakin bahwa daging yang mereka beli diolah sesuai aturan syariat Islam.

Untuk semakin mengembangkan program ini, para pengelola masjid Salman ITB menghubungi MUI agar dapat menggelar secara nasional. Pada saat itu MUI adalah organisasi massa keagamaan, sama dengan ormas lain semacam NU, Muhammadiyah, Mathaul Anwar, dst. Dengan berbagai pertimbangan, dipilihlah MUI.

Ternyata prosesnya tidak sederhana dan lancar, ada perbedaan pendapat sehingga tim dari ITB tidak diikursertakan lagi. Salah satunya, karena ada polemik internal di dalam organisasi masjid Salman ITB ketika itu.

Kalau diperhatikan, kenapa MUI tidak menggunakan lab farmasi ITB yang ketika itu fasilitasnya lebih baik daripada lab farmasi IPB? Konon, karena tim dari ITB bersikeras dengan definisi label syariah yang syar’i. Sehingga digunakanlah lab farmasi IPB sampai sekarang yang kemudian menjadi lab LPPOM MUI (Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan, dan Kosmetika Majelis Ulama Indonesia).

Kenapa urusan label halal menjadi polemik? Karena definisi halal yang digunakan. Seperti contoh sebelumnya, bahwa daging ayam itu harus disembelih sesuai syariat Islam baru kemudian halal untuk dikonsumsi. Kalau tidak disembelih sesuai syariat Islam, maka akan dianggap sebagai daging yang tidak halal, tidak boleh dikonsumsi, walaupun itu asalnya adalah daging ayam.

BACA JUGA:  CATATAN KECIL FILOSOFIS

Diskusi dengan salah seorang anggota MUI yang pernah terlibat proses sertifikasi label halal, menegaskan bahwa label halal yang digunakan oleh MUI adalah “materialnya”. Selama tidak mengandung babi dan alkohol yang dilarang, maka dapat dikategorikan sebagai halal dikonsumsi oleh MUI.

Karenanya tidak heran jika sekarang ada produk shampoo, hijab, makanan kucing, bahkan kulkas yang berlabel halal MUI. Selama tidak mengandung unsur babi dan alkohol, dapat saja dilabeli halal MUI.

Lebih menarik lagi karena status hukum MUI adalah organisasi masyarakat, sama dengan NU, Muhammadiyah, Mathaul Anwar, FPI, dst. Yang bukan merupakan lembaga negara/pemerintah, sehingga sulit juga mengawasinya.

Lebih jauh, apakah label halal MUI diakui secara internasional? Ternyata tidak. Pernah ada kejadian dimana produk berlabel halal MUI ditolak di Dubai karena MUI tidak dikenal disana. Di media, juru bicara MUI akan bernegosiasi dengan pemerintah Dubai. Ternyata, pemerintah Dubai menolak bernegosiasi dengan MUI, karena menganggap MUI bukan lembaga negara yang dapat melakukan negosiasi diplomatik perdagangan.

Perdebatan di forum alumni, ada yang mengatakan label halal MUI diakui internasional, karena banyak perusahaan dari luar negeri, terutama Australia yang banyak mengeksport daging sapi ke Indonesia mengajukan sertifikasi label halal kepada MUI. Diperjelas, itu adalah produk daging sapi yang masuk dari Australia ke pasar Indonesia, bukan sebaliknya. Pengusaha dari Australia perlu label halal MUI agar produknya dapat di terima pasar Indonesia.

BACA JUGA:  Melihat Penembakan Massal New Zealand dari Perspektif Psikologi

Dengan dikeluarkannya UU 33 tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal, maka pemerintah akan membentuk Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) yang selanjutnya berada dibawah koordinasi kementrian agama. Label halal akan dikelola dan diterbitkan oleh BPJH yang merupakan bagian dari lembaga pemerintah.

Tulisannya sudah cukup panjang. Saya cukupkan disini dulu. Mohon maaf kalau ada kesalahan tulis yang tidak saya sengaja.

Salam,
Widodo.sw@gmail.com

(Sumber)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *