Kenapa keadaan Darurat Sipil tdk disukai pihak Oposisi dlm menanggulangi Covid-19 dan kenapa mereka sll menginginkan lockdown?

Bgmn tidak, dlm keadaan darurat Sipil, Presiden sbg “Panglima Tertinggi Angkatan Perang” berdasarkan UU Darurat, Perpu No.23 thn 1959 pasal 1, mempunyai hak penuh sbg penguasa darurat sipil pusat dmn secara de facto (operationaly hak presiden yg menentukan) operasi pengendalian dibawah Menkumham, Mendagri dan Menkeu yg dibantu aparat negara. Militer diperlukan untk mengatasi keadaan dmn kehadirannya hanya bersifat pembantu.

Presiden dapat merubah, memberhentikan dan memaksa penguasa daerah darurat sipil utk mengikuti arahan penguasa darurat sipil pusat. Pemberhentian atau penggantian penguasa daerah darurat sipil termsk Gubernur dan Kepala Daerah, bisa dilakukan tanpa melalui proses pengadilan ataupun DPR jika terbukti melakukan pembangkangan

Penguasa daerah darurat sipil dibantu oleh aparat negara, yaitu komandan militer dan polisi tertinggi serta pengawas/kepala kejaksaan dari daerah darurat yg bersangkutan, mempunyai hak penuh utk membuat atau menerbitkan peraturan sesuai arahan darurat sipil pusat. Pembekuan HAM sementara dpt dilakukan termsk kebebasan pers, kebebasan menyatakan pendapat, demo unjuk rasa, dsb jika dipandang perlu atau urgent demi menyelamatkan Negara dr perpecahan.

Sbg aparat negara, di daerah darurat sipil mempunyai hak utk melarang dan mengamankan setiap pelanggaran kegiatan politik yg dilakukan perorangan atau gol yg tdk sesuai arahan darurat sipil pusat, spt rapat2 dan gerakan politik lainnya yg dinilai mengganggu kestabilan negara.

Dr segi anggaran pengelolaan dana dipegang oleh Menkeu. Peraturan turunan dari ketentuan lebih lanjut, diatur lagi dlm Permendagri  dan Permenkeu dibwh koordinasi pusat. Jika ada korupsi dana kebencanaan, maka ancaman hukumannya adalah hukuman mati, hal ini secara implisit ditegaskan dlm UU Tipikor. Jd jgn main2 melakukan penyelewengan dana kebencanaan.

BACA JUGA:  Contoh Artikel Dalam Kategori Agama dan Kepercayaan

Nah inilah yg ditakuti dan tdk disukai pihak2 oposisi, krn UU memberikan hak otoriter kepada Presiden dlm keadaan darurat utk melindungi kedaulatan negara.

Kenapa ‘harus’ darurat Sipil ?

Kita tentu tidak tahu pasti pikiran Jokowi, tetapi jika kita berpikir berdasarkan analisa , memang opsi ini layak dijalankan ketimbang Lockdown:

1.Kondisi bangsa skrg memang dlm keadaan darurat oleh wabah Covid19.

Pandemic virus Corona tdk bisa dianggap remeh. Saat ini diketik di seluruh dunia sudah 203 negara terjangkit, sekitar 1 juta manusia terinfeksi dan sekitar 50ribu nyawa melayang, dan Indonesia “menyumbang” 136 nyawa. Effek Corona bkn hanya ke kesehatan tetapi jg berdampak : Ekonomi akan hancur. Sebuah resesi global. Ekonomi negara hancur berarti sendi2 yg lain pasti menyusul, termasuk sosial, politik dan keamanan.

Dan jika begini tdk ada jalan lain, untk memulihkan butuh sebuah langkah darurat yg dijalankan dgn “Komando yg tegas* dan itu berarti kekuasaan mutlak Penguasa. Sifat otoriter memang tdk baik, tapi adakalanya itu memang dibutuhkan utk menyelamatkan bangsa.

2.Darurat sipil belum tentu mematikan perekonomian, sedangkan Lockdown SUDAH PASTI.

Darurat Sipil hanya menjamin bahwa Presiden memiliki Kekuasaan mutlak untuk sementara, tetapi blm tentu Presiden mengambil langkah untuk men-shutdown perekonomian.

Sedangkan Lockdown sudah pasti mematikan semua aktivitas perekonomian. Semua bisnis dan pasokan logistik berhenti, kantor dan bisnis tutup, termasuk restoran dan pasar. Ini yg dikuatirkan dan ditakutkan.

BACA JUGA:  Jadi Netizen Berarti Membiarkan Otakmu Dicuci

Kecuali mereka kelas menengah atas yg bisa men-stock persediaan, Lockdown SUDAH PASTI akan membunuh ekonomi kaum menengah ke bawah, dapur berhenti ngebul sedangkan yg namanya perut harus tetap diisi.

Berarti pemerintah hrs menanggung suplai pangan masyarakat kecil selama Lockdown. Pertanyaanya satu: Bagaimana distribusinya? Bgmn. mekanisme pendistribusiannya?? Semua akan merasa punya hak utk menerima jd hrs rata, bisa jadi orang miskin dan kaya ingin mendapat jatah sama, padahal seharusnya tidak usah. Ini akan menjurus ke paham sosialis komunis dan gejolak sosial akan timbul luar biasa.

Manusia jika sudah lapar maka akal akan berhenti bekerja, otak reptil mengambil alih. Itu artinya mereka akan melakukan apa pun untk mengisi perut, ber-bondong2 pulang kampung, ini akan memperparah penyebaran pandemi. Maka jgn heran, efek India dan Italia mungkin akan terulang, rakyat kecil akan menjarah, bahkan mungkin merampok dan membunuh untk mendapatkan makanan, akibat nya negara justru chaos. Ini justru lebih membunuh dibanding virus Corona sendiri.

Dan jangan heran juga kenapa oposisi justru ‘menginginkan’ hal ini , sudah bisa menebak tujuan mereka kan???

3.”Jikalaupun” Lockdown mau diterapkan , maka Darurat Sipil harus diterapkan terlebih dahulu.

Baiklah, “andaikan”, Jokowi mau menuruti desakan dan mau melakukan Lockdown. *Pertanyaannya: Apakah itu akan dipatuhi oleh rakyat? Bangsa ini karakternya tdk seperti Tiongkok yg menerima dan patuh pada pemerintah dmn kadang demokrasi diabaikan demi kepentingan negara, inilah patriotisme bangsa China, mengabaikan kepentingan pribadi dan gol. Karakter bangsa kita lebih mendekati India, atau bahkan mungkin Italia,skrg AS menyesal lockdown di New York.

BACA JUGA:  Hati-Hati Membuka Rahasia Bank

Lihat saja tetangga kita Malaysia, begitu lockdwon diterapkan warga masih berani keluar rumah. Mereka ogah patuh. Masyarakat yang ogah patuh melakukan Lockdown maka tak ada cara lain: mereka dipaksa patuh walopun dgn cara represif.

Artinya apa? Lockdown pun butuh Law Enforcement, butuh Kekuasaan mutlak untuk ‘memaksa’ warga negara patuh dan taat pada Lockdown. Dan itu bisa dilakukan oleh kondisi Darurat Sipil dgn perangkat peraturan2 yg sdh ditentukan oleh pemerintah.

Jika Lockdown dilakukan tetapi dgn kondisi hukum dan keamanan relatif aman “adem ayem seperti skrg, maka tanya saja sm rumput yg bergoyang, apakah itu bisa sukses atau kacau dan tambah tdk kondusif. kh

KH
KH 
Bersama Jokowi memajukan bangsa!

Opini Cerdas menjunjung tinggi kebebasan berpendapat dan berbicara. Kami mengundang Anda menjadi Penulis, SIAPAPUN dan DARI PIHAK MANAPUN boleh membagikan opini dan pemikiran secara cerdas dan bertanggung jawab, TANPA SENSOR! Klik di sini




Suka Artike ini? Tolong di-Like dan Share:
RSS
Follow by Email
Facebook0
Google+0
https://opinicerdas.com/2020/04/kenapa-keadaan-darurat-sipil-tdk-disukai-pihak-oposisi-dlm-menanggulangi-covic-19
Twitter20
Instagram20

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *